2 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Dihukum 7- 8 Tahun Penjara 

309

Kepala Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak.(ist)

JAKARRTA- Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang menjatuhkan vonis dua terdakwa dugaan kasus korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan hukum 7 dan 8 tahun penjara. Rabu(29/12) sekira pukul 11.30WIB.

Hal ini berdasarkan persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan Pengadilan Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg atas nama terdakwa I Mukti Sulaiman dan Terdakwa II Ahmad Nasuhi dalam tindak pidana korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bertempat di Pengadilan Negeri Palembang Kls I.A Khusus.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi yang dikutip Timenews.co.id, Kamis(30/12).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I.A Khusus membacakan putusan yang amarnya menyatakan terdakwa I Mukti Sulaiman dan Terdakwa II Ahmad Nasuhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dan menghukum terdakwa I Mukti Sulaiman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa I tetap berada dalam tahanan.

Sedangkan menghukum terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa II tetap berada dalam tahanan.

Sehingga menghukum terdakwa Idan rerdakwa II masing-masing untuk membayar denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan kurungan.

Selain itu juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan danmenetapkan kepada terdakwa I dan Terdakwa IIagar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah),”ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dalam surat tuntutannya menuntut agar terdakwa I dituntut selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan terdakwa II dituntut selama 15 (lima belas) tahun penjara.

“Atas putusan Majelis Hakim tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk pikir-pikir selama 7 (tujuh) hari.”pungkasnya(sug)