Membongkar Perbuatan Pidana Dibalik Ancaman Demo dan Mogok Nasional

Jakarta—Media pers telah memberitakan secara massif dan mengutip berita bahwa para buruh berencana menggelar aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Desember 2021. Diperkirakan akan ada 2 juta buruh yang akan ikut dalam aksi mogok kerja nasional itu dan mereka berasal dari 100 ribu pabrik.
Media dan publik tidak mengetahui bahwa kebanyakan massa demo buruh ini di ambil dari daerah Jawa Barat, ( penyangga Jakarta ).
Adapun cara dalam mengumpulkan massa buruh adalah dengan cara “dijemput paksa” melalui sweeping.
Cara cara sweeping ini telah mencederai prinsip dan etika dalam melakukan aksi unjuk rasa yakni “prinsip sukarela “. Cara sweeping ini telah menimbulkan rasa takut dan teror baik pada buruh maupun pengusaha,” ucap Ketua umum. Ucap Yulianto Widirahardjo.
Lebih lanjut dikatakannya Yulianto, Mencermati pengumpulan massa buruh dengan cara sweeping ke pabrik pabrik yang sedang operasional bahkan sampai terjadi perusakan pabrik dan kekerasan yang dilakukan oleh “massa” serikat buruh tertentu itu (seperti yang terlihat dalam video) adalah termasuk perbuatan melanggar hukum, dan merupakan praktek teror baik kepada buruh yang sedang bekerja maupun kepada pengusaha pemberi kerja.
Perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip aksi massa demo buruh dimana partisipan aksi buruh dilakukan secara sukarela, damai dan tidak melakukan kekerasan. Apalagi dalam UU ketenagakerjaan menyebutkan bahwa demo dan atau mogok kerja adalah langkah ketika terjadi ketidaksepakatan dalam perundingan. Oleh karena itu rencana aksi demo dan mogok nasional pada tanggal 6-7 Desember 2021 pada dasarnya merupakan aksi demo “Ilegal”.
Mencermati cara cara pengumpulan massa dengan cara “meneror” untuk aksi demo dan mogok nasional tersebut, maka kami pimpinan organisasi yang terganung di KBM, TKR Jokowi Mar’uf, JPPNA 98, Rumah Jokowi, Gema Jamin, Advokat Indonesia menyatakan sikap tegas yakni
1. Menolak cara cara intimidasi, dan pemaksaan dalam mengumpulkan aksi massa untuk ikut aksi unjuk rasa/demo.
2. Menolak sekaligus mengutuk aksi sweeping ke pabrik pabrik yang sedang operasional yang dilakukan oleh serikat buruh dalam rangka mencari peserta aksi unjuk rasa/demo buruh.
3. Meminta ketegasan Pejabat Daerah, Pejabat Pusat dan Aparatur Kepolisian agar serikat buruh dilarang melakukan sweeping buruh baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja untuk dijadikan aksi massa pada demo buruh dan mogok nasional.
4. Meminta kepada aparatur keamanan untuk melindungi pabrik pabrik dan buruh buruh yang sedang bekerja dari intimidasi anggota serikat buruh yang melakukan aksi buruh.
Dalam peetemuan itu, Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar dalam keterangannya, buruh haruslah melakulan unjuk rasa dipenuhi kesadaran dan berhak menolak, sebab apa, jika ada perbuatan yang memaksa demo atau aksi unjuk rasa berkaitan itu dilakukan dengan ancaman dan kekerasan maka dapat memenuhi unsur dan dikenakan antara pasal 335 Ayat 1 KUHP yakni pemaksaan kepada orang lain” tegasnya.
Suparji Ahmad juga menambahkan, ancaman yang dapat memenuhi unsur tidak itu saja, Dirinya juga mengingatkan akan dipastikan hukuman kurungan apabila aksi menjurus pada perusakan barang milik orang lain ini diatur dalam pasal 406 ayat 1 KUHP maksimal hukuman lamanya 2 Tahun 8 bulan. Apalagi dengan 167 ayat 1 KUHP memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dengan cara paksa ini tidak boleh dilakukan, ” bebernya.
Hadir dalam konfrensi pers bersama pada Sabtu (27/12/2022) Bapak Manahara Sitinjak (Ketua Kesatuan Buruh Marhaenis, Yulianto Widirahardjo (Ketua Tim Kesehatan Relawan Jokowi Maruf, Suparji Ahmad (Ahli Hukum Pidana Universitas Al Azhar) dan Anto mewakili PPJNA 98, Aktivis 98, Perwakilan Advokat Indonesia Fungsioner Rumah Jokowi, serta Gerakan Masyarakat Jokowi Maruf. (Ardianto)
Sumber : Kongkrit
 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.