Kejari Sergai Tingkatkan Status Dugaan Mark Up AUPT TA-2020 Dinas Pertanian Ketahap Penyidikan

Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai di Sei Rampah(Dok/istimewa)
SERGAI, Timenews.co.id| Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai akhirnya meningkatkan status Dugan Mark up Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2020 di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai ketahap penyidikan.
Informasi yang diperoleh, peningkatan status penanganan perkara tindak pidana korupsi dugaan mark up Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2020 di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dari penyelidikan kepenyidikan.
Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : 01/L.2.29/Fd.1/01/2022 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
Dimana Ditingkatkannya status penanganan perkara dimaksud setelah dilakukan gelar perkara yang menyimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya peristiwa pidana yaitu dalam hal indikasi yang kuat adanya perbuatan melawan hukum (PMH)
Sehingga menimbulkan kerugian negara serta perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam tahap penyidikan, Tim Penyidik akan mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menetapkan tersangkanya.
Kajari Serdang Bedagai Donny Haryono Setyawan dengan didampingi Kasi Intel Agus Adiatmaja dan Kasi Pidsus Elon Unedo Pinondang Pasaribu, Jumat (28/1/2022) mengatakan bahwa ditanganinya perkara tersebut untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat petani di Kabupaten Serdang Bedagai.
“Klaim AUTP seharusnya diberikan kepada petani yang tanaman padinya mengalami gagal panen, Kita ketahui bahwa petani di Kabupaten Serdang Bedagai sering mengalami gagal panen akibat bencana banjir tahunan,”kata Kajari Donny Haryono.
Sambung Kajari. Hal ini yang terjadi klaim AUTP tersebut di mark up dan semua uangnya termasuk klaim yang benar-benar mengalami gagal panen diambil oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, sehingga dalam perkara ini selain negara dirugikan para petani juga dirugikan”.tegas Kajari Sergai.(Sugi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.