Wagubsu : Keberadaan Rentenir Bisa di Lawan Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan

Musa Rajekshah membuka Rapat Pleno Semester II TPAKD Sumut serta Penyusunan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Sumut Tahun 2022 di Hotel Grand Antares, Medan, Selasa (8/2/2022).
MEDAN, Timenews.co.id | Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah berharap keberadaan rentenir bisa dilawan melalui peningkatan inklusi keuangan dan peningkatan ketersediaan akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut.
Hal ini disampaikan Ijeck, sapaan Musa Rajekshah saat membuka Rapat Pleno Semester II TPAKD Sumut serta Penyusunan Program Kerja TPAKD Kabupaten/Kota se-Sumut Tahun 2022 di Hotel Grand Antares, Medan, Selasa (8/2).
“Kita menyadari dengan faktor geografis Sumut, dimana ada wilayah atau desa-desa yang berjauhan dari pusat Kecamatan atau Kabupaten/Kota membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Aksesibilitas perbankan ke masyarakat akhirnya rendah dan akhirnya muncul rentenir – rentenir yang memberikan akses keuangan dengan bunga pinjaman yang cukup besar. Akhirnya, masyarakat terlilit hutang dan harta habis tergadai. Kita tak mau ini terjadi,” ujar Ijeck.
Untuk itu, Ia berharap implementasi program kerja yang disusun dapat sejalan dengan fokus program kerja TPAKD Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan kondisi akses keuangan di masing-masing daerah. Ia juga berharap program TPAKD dapat tersosialisasi dan terpublikasi secara luas guna mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses program.
“Saya juga berharap kepada kabupaten/kota agar dapat melakukan percepatan digitalisasi sektor UMKM dan ekosistem pendukung, mengakselerasi kredit/pembiayaan khususnya kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha berorientasi ekspor seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujarnya.
Selain itu, Ijeck juga meminta seluruh perwakilan kabupaten/kota dapat mendengarkan dan memberikan masukan karena kabupaten/kota punya keunggulan masing-masing baik itu UMKM, potensi wisata, desa wisata, ekonomi kreatif dan potensi lainnya. “Pemerintah telah mengeluarkan KUR yang cukup besar nilainya tapi penyerapan belum maksimal, dalam kegiatan ini kita harapkan bisa mendorong TPAKD untuk menyampaikan ke kepalanya agar program ini terwujud,” ujar Ijeck. (Ardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *