Dana DBH dan DAU Semester II 2021, Menteri Keuangan RI: Pemerintah Akan Terus Kordinasi ke Daerah

43

 

(gambar: tangkapan layar dok. video kemenkeu)

JAKARTA- timenews.co.id| Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah mulai melibatkan TNI/Polri untuk mempercepat realisasi pendanaan dari earmarking DAU pada semester II-2021. Pasalnya, realisasi semester satu masih kecil.

Selain itu, kata Sri dalam lansiran Antara, pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dengan daerah seperti melalui Bimtek, sosialisasi, surat, rakor, dan sebagainya.

“Kita lihat delapan persen DBH/DAU (Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Khusus) ini memang mengalami kendala cukup serius. Kita bersama Kementerian Dalam Negeri mencoba mendampingi pemerintah daerah,” kata Sri, dilansir GoNEWS.co, Senin (12/7/2021).

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi earmarking DAU/DBH untuk Covid-19 yang masih rendah ini disebabkan oleh adanya kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Sri Mulyani merinci, realisasi itu meliputi anggaran penanganan Covid-19 secara umum oleh Pemda seperti pengadaan obat suplemen vitamin, APD, dan makanan tambahan dengan alokasi Rp10,7 triliun terealisasi Rp1,7 triliun atau 15,5 persen.

Untuk anggaran dukungan operasional vaksinasi yakni pelaksanaan oleh petugas kesehatan, pengamanan lokasi dan sebagainya dengan pagu Rp6,5 triliun terealisasi Rp0,4 triliun atau 5,8 persen.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah mulai melibatkan TNI/Polri untuk mempercepat realisasi pendanaan dari earmarking DAU pada semester II-2021.

Selanjutnya untuk anggaran dukungan PPKM Kelurahan yakni bagi pos komando PPKM Kelurahan sesuai kebutuhan dengan alokasi Rp1,1 triliun terealisasi Rp0,1 triliun atau 8 persen.

Untuk insentif tenaga kesehatan daerah yang dibayarkan oleh daerah dengan verifikasi oleh Yankes daerah dengan alokasi Rp8,1 triliun baru terealisasi Rp0,9 triliun atau 11,1 persen.

Terakhir, untuk kesehatan lain yaitu dukungan sarana dan prasarana darurat, alat kesehatan, belanja bansos selain BLT, pengawasan penerapan prokes, dan lain-lain dengan alokasi Rp8,7 triliun terealisasi Rp1,2 triliun atau 13,4 persen.

(sumber-Gonews).