Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LPEI 2013-2019

38

Dua tersangka kasus dugaan korupsi LPEI tahun 2013-2019 diamankan tim Jaksa Agung muda Bidang tindak pidana korupsi.(ist)

JAKARTA, Timenews.co.id| Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan 2 orang tersangka dugaan kasus korupsi lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Kamis(13/1)

“Penangkapan dua tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019,”kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi, Jumat(14/1/2022).

Leonard mengatakan kedua tersangka yaitu inisial PSNM selaku mantan Relationship Manager Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2010 s/d 2014 dan mantan Kepala Departeman Pembiayaan UKM LPEI tahun 2014 s/d 2018.

Sedangkan tersangka inisial DSD selaku Mantan Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis II (April 2015 s/d Januari 2019),”ujarnya.

Sambunnya. Penangkapan tersangka PSNM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 06/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.
.
Sedangkan penetapan tersangka DSD berdasarkan surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: 07/F.2/Fd.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022,”terang Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Ia menambahkan, Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap 2 orang tersangka dilakukan penahanan yaitu tersangka PSNM dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 13 Januari 2022s/d 01 Februari 2022 di rumah tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sementara itu, tersangka DSD dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 13 Januari 2022 s/d 01 Februari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung,”ujarnya.

Adapun kasus posisi singkat dapat dijelaskan bahwa LPEI dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan tidak sesuai dengan Aturan Kebijakan Perkreditan LPEI sehingga berdampak pada meningkatnya Kredit Macet/Non-Performing Loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39%.

Sehingga berdasarkan Laporan Keuangan LPEI per 31 Desember 2019 LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp.4.700.000.000.000 (empat triliun tujuh ratus juta rupiah).

Selain itu, Bahwa LPEI dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada 8 Group (terdiri dari 27 perusahaan) tanpa melalui Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
dan tidak sesuai dengan Aturan Pembiayaan dari laporan Sistem Informasi Manajemen Resiko Pembiayaan LPEI sekarang dalam posisi Kolektibilitas 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019.

Pertama, Group Walet terdiri dari 3 (tiga) perusahaan, kedua Group Johan Darsono, terdiri dari 12 (dua belas) perusahaan.

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, dari perhitungan sementara penyidik mengakibatkan kerugian keuangan negara (Group Walet dan Group Johan Darsono) kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar rupiah).

” Saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK RI,”sebut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut maka penyidik menetapkan tersangka PSNM selaku Mantan Relationship Manager Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2010 s/d 2014 dan Mantan Kepala Departeman Pembiayaan UKM tahun 2014 s/d 2018 dan DSD selaku Mantan Kepala Divisi Analisa Risiko Bisnis II (April 2015 s/d Januari 2019).

Atas perbuatanya, tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan tentang Perubahan Undang -undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau Subsidiair Pasal 3 Undang undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang -undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ditetapkannya 2 orang tersangka, sambung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Maka saat ini Tersangka terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019 sebanyak 7 orang.

Sebelum dilakukan penahanan, tersangka PSNM dan tersangka DSD telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat
dan negatif Covid-19.

” Sampai dengan saat ini tim penyidik Kejaksaan Agung RI masih melakukan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan ditemukan tersangka lainnya”tegas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer.(red)