Kejagung Tetapkan 5 Orang Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasional di LPEI

0
131

Para tersangka diamankan tim penyidik Kejagung RI.(ist)

JAKARTA, Timenews.co.id| Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 5 orang tersangka dugaan kasus korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.

Adapun 5 tersangka yakni inisial
AS selaku Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan selaku Pemutus awal s/d akhir Group Walet serta selaku Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan (Pemutus) Group Johan Darsono.

Selanjutnya inisial FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2018, inisial JAS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) LPEI Surakarta periode 2016. JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia dan inisial S selaku Direktur PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi yang dikutip Timenews.co.id, Kamis(6/1/2022).

Sambung Leonard. Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap 5 orang tersangka dilakukan penahanan yaitu inisial AS dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 06 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Selanjutnya tersangka FS dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 06 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kemudian tersangka JAS dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 06 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sedangkan tersangka JD dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 06 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Terakhir tersangka S dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 06 Januari 2022 s/d 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurutnya, 5 tersangka dalam kasus LPEI dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan tidak sesuai dengan Aturan Kebijakan Perkreditan LPEI sehingga berdampak pada meningkatnya Kredit Macet/Non-Performing Loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39% dan berdasarkan Laporan Keuangan LPEI per 31 Desember 2019 LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp.4.700.000.000.000 (empat triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Bahwa LPEI dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada 8 (delapan) Group (terdiri dari 27 perusahaan) tanpa melalui Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan tidak sesuai dengan Aturan Kebijakan Perkreditan LPEI dan sesuai Laporan Sistem Informasi Manajemen Resiko Pembiayaan dalam posisi Kolektibilitas 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019.

Adapun yaitu Group Walet terdiri dari 3 perusahaan CV. Mulia Walet Indonesia, awal memperoleh pembiayaan sebesar Rp 90 Milyar dan kemudian di take over ke PT. Mulya Walet Indonesia, sehingga jumlah pembiayaan sebesar Rp 175 Milyar.

Kemudian PT. Jasa Mulya Indonesia, memperoleh pembiayaan Rp.276 Milyar, PT. Borneo Walet Indonesia, memperoleh pembiayaan Rp.125 Milyar. Bahwa untuk Group Walet, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar Rp.576 Milyar.

Dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka penyidik menetapkan tersangka sebagai berikut yaitu inisial AS selaku Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan selaku Pemutus awal s/d akhir Group Walet

Tersangka FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2018 dan S selaku Direktur PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia. Group Johan Darsono, terdiri dari 12 perusahaan dan PT Kemilau Kemas Timur (menerima pembiayaan sebesar Rp.200 Milyar.

Selanjutnya, CV Abhayagiri Timur menerima pembiayaan sebesar Rp.15 miliar, CV Multi Mandala menerima pembiayaan sebesar Rp.15 milyar, CV Prima Garuda menerima pembiayaan sebesar Rp.15 Milyar, CV Inti Makmur menerima pembiayaan sebesar Rp.15 Milyar.

Tak hanya itu, PT Permata Sinita Kemasindo, menerima pembiayaan sebesar Rp.200 Milyar, PT Summit Paper Indonesia, menerima pembiayaan sebesar Rp.199.6 Milyar, PT Ellite Paper Indonesia, menerima pembiayaan sebesar Rp.200 Milyar, PT Everbliss Packaging Indonesia, menerima pembiayaan sebesar Rp.200 milyar, PT Mount Dreams Indonesia, menerima pembiayaan sebesar Rp.645.000.000.000 (enam ratus empat puluh lima miliar rupiah).

PT Gunung Geliat, (menerima pembiayaan sebesar US$ 30 Juta atau Eqv. IDR (*kurs:11.500) senilai Rp.345 Milyar, PT Kertas Basuki Rahmat, (menerima pembiayaan sebesar US$ 45 Juta atau Eqv. IDR (*kurs:11.500) senilai Rp.460 Milyar.

Sementara untuk Group Johan Darsono, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar lebih kurang Rp.2.1 Milyar. Dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka penyidik menetapkan tersangka sebagai berikut.

Tersangka JAS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) LPEI Surakarta periode 2016, AS selaku Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan (Pemutus) Group Johan Darsono, JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia.

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, dari perhitungan sementara Penyidik mengakibatkan kerugian keuangan negara (Group Walet dan Group Johan Darsono) kurang lebih sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar rupiah) dan saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK RI,”ungkapnya.

Atas perbuatan tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka AS, Tersangka FS, Tersangka JAS, Tersangka JD, dan Tersangka S telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.”pungkasnya.(Sugi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini