Gedung DPR RI (istimewa) JAKARTA, Timenews.co.id| Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, di era sekarang menuju target netral karbon, banyak perusahaan global berlomba-lomba untuk mengembangkan portofolionya ke arah energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam hal ini, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju dipercaya pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar nabati berbasis Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan bahan bakar lebih ramah lingkungan melalui Project Green Refinery. "Pengembangan ini bertujuan untuk mendukung bauran energi nasional dan target kemandirian energi nasional dengan memperluas penggunaan energi terbarukan yang berkelanjutan," jelas Eddy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dalam rangka pengawasan kinerja mitra Komisi VII, terkait kinerja Pertamina RU III Plaju dan perkembangan proyek Green Refinery sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, di Kantor Pertamina RU III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (19/2/2022). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap Pertamina RU III Plaju bisa mengoptimalkan produksi dengan mengikuti perkembangan terkini serta memperhatikan penggunaan energi terbarukan. “Walaupun sudah dibangun sejak tahun 1904, diharapkan Pertamina RU III Plaju terus menunjukkan eksistensinya melalui bermacam inovasi dan pengembangan teknologi demi mencapai optimalisasi produksi dan keunggulan operasional dengan mengikuti perkembangan terkini," papar Eddy. PT Pertamina RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai salah satu tiang ketahanan energi nasional. Komisi VII berharap dengan kunjungan ini bisa menciptakan peningkatan sinergi antara Komisi VII dengan para mitra kerja dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional. Kunjungan pengawasan ini sesuai amanat UUD 1945. Dalam kesempatan ini Komisi VII juga menggali informasi terkait dengan profil dan kinerja Pertamina RU III Plaju, serta perkembangan proyek Green Refinery sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional. Permasalahan yang dihadapi dan dukungan yang diharapkan oleh para mitra kerja, mengingat salah satu fungsi additional dari Komisi VII adalah fungsi problem solving. (Red) Sumber: dpr.go.id